Mengusung tema “Cerdas Memilih, Bijak Mengawal, Hijaukan Jawa Timur”, kegiatan dilaksanakan secara bergiliran di tiga zona. Zona pertama dipusatkan di Yayasan Maslahatul Ummah, Kecamatan Gending, zona kedua di Pondok Pesantren Badriduja, Kecamatan Kraksaan, sedangkan rangkaian terakhir berlangsung di SMK NU, Kecamatan Bantaran.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PKB Anisah Syakur, perwakilan DPW PKB Jawa Timur ACH Faidy Suja’i, Dewan Syura PKB Kabupaten Probolinggo KH Tauhidillah Badri, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Lora Fahmi AHZ, serta jajaran pengurus dan kader PKB.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Mahrus Shaleh, mengatakan penataan kepengurusan di tingkat kecamatan mengacu pada kebijakan DPW PKB Jawa Timur. Dalam proses tersebut terdapat dua mekanisme, yakni Musyawarah Anak Cabang (Musancab) dan musyawarah khusus.
Menurut Mahrus, Musancab diperuntukkan bagi kepengurusan tingkat kecamatan yang surat keputusan atau SK kepengurusannya masih berlaku. Sementara musyawarah khusus diterapkan terhadap struktur yang masa berlaku SK-nya telah berakhir.
“Musancab diperuntukkan bagi PAC yang SK-nya masih aktif, sedangkan musyawarah khusus untuk wilayah yang masa berlaku SK kepengurusannya telah berakhir,” ujar Mahrus.
Khusus di Kabupaten Probolinggo, kata dia, seluruh proses penataan kepengurusan dilakukan melalui musyawarah khusus karena tidak terdapat SK kepengurusan tingkat kecamatan yang masih aktif.
“Untuk Kabupaten Probolinggo tidak ada SK yang aktif, sehingga seluruhnya ditempuh melalui musyawarah khusus,” tegasnya.
Ia menjelaskan, musyawarah khusus memiliki kedudukan yang setara dengan Musancab. Perbedaannya terletak pada kondisi organisasi yang melatarbelakangi pelaksanaannya, dengan fokus utama menetapkan kepengurusan definitif di tingkat kecamatan.
“Kedudukannya sama dengan Musancab, hanya fokus pada penetapan pengurus definitif di tingkat kecamatan,” jelasnya.
Mahrus menegaskan, restrukturisasi tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mengganti kepengurusan yang masa berlaku SK-nya telah berakhir. Penataan organisasi juga diarahkan untuk menghidupkan kembali kerja struktur partai dari tingkat kecamatan hingga desa.
Menurutnya, keberadaan pengurus di tingkat bawah harus mampu menjalankan fungsi organisasi secara berkelanjutan dan tidak hanya aktif ketika memasuki momentum pemilihan umum.
Pengurus di tingkat kecamatan maupun ranting, lanjut dia, diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan struktur partai, termasuk menyerap dan meneruskan aspirasi warga yang membutuhkan perhatian maupun tindak lanjut.
Dengan struktur yang semakin solid, PKB Kabupaten Probolinggo juga mulai mempersiapkan kekuatan organisasinya untuk menghadapi agenda politik mendatang.
“Dengan struktur yang solid, PKB siap menghadapi seluruh agenda politik, termasuk Pemilu 2029,” kata Mahrus.
Sementara itu, perwakilan DPW PKB Jawa Timur ACH Faidy Suja’i menyampaikan salam dari Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim yang berhalangan menghadiri kegiatan secara langsung.
“Saya mewakili DPW PKB Jawa Timur menyampaikan salam takdim dari Gus Halim karena beliau tidak dapat hadir secara langsung,” ujarnya.
Faidy mengatakan musyawarah khusus menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan PKB, terutama di tingkat kecamatan hingga ranting desa dan kelurahan.
“Musyawarah ini dimaksudkan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di tingkat kecamatan. Musyawarah tingkat kecamatan menjadi pijakan paling penting, karena kekuatan PKB berada di tingkat kecamatan dan ranting,” tegasnya.
Faidy menambahkan, struktur partai di tingkat bawah juga menjadi ruang kaderisasi bagi lahirnya generasi kepemimpinan berikutnya. Kerja organisasi, menurutnya, harus diwujudkan melalui aktivitas konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
“Di sinilah kader masa depan ditempa, di sinilah kerja nyata dijalankan, dan di sinilah kemenangan PKB dipersembahkan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Faidy juga menyampaikan arahan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengenai peningkatan kualitas kerja politik partai.
Menurutnya, kader PKB dituntut tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun diskusi internal. Struktur partai harus mampu menerjemahkan gagasan politik menjadi solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“PKB harus naik kelas, dari diskusi menjadi solusi, dari kata-kata menjadi nyata,” pungkas Faidy.
Rangkaian Sarasehan Kebangsaan dan Musyawarah Khusus selama tiga hari tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi PKB Kabupaten Probolinggo setelah berakhirnya masa berlaku kepengurusan di tingkat kecamatan.
Melalui pembentukan kepengurusan definitif dan penguatan struktur hingga ranting, PKB menargetkan mesin organisasi dapat bekerja lebih aktif dan berkelanjutan. Tidak hanya sebagai kekuatan elektoral menjelang Pemilu 2029, tetapi juga sebagai saluran aspirasi masyarakat di
