PROBOLINGGO, PortalJawaTimur . Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo, Mohammad Safi’i, mendorong aparat penegak hukum memberikan kepastian atas penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur di Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.
Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan keluarga korban ke Polres Probolinggo pada 15 Juli 2026. Keluarga mengaku masih mempertanyakan perkembangan perkara, terutama karena pihak yang dilaporkan disebut belum ditangkap. Safi’i mengatakan, KNPI menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Namun, menurutnya, keluarga korban juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan penanganan perkara. “KNPI menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi keluarga korban juga berhak mendapatkan kepastian mengenai perkembangan perkara ini.
Transparansi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum tetap terjaga,” kata Mohammad Safi’i, Selasa (8/9/2026). Berdasarkan dokumen kepolisian yang diperoleh redaksi, laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo.
Pada 13 Agustus 2026, perkara tersebut juga telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dalam dokumen perkembangan penyidikan, polisi disebut telah memeriksa pelapor, korban, dan sejumlah saksi.
Penyidik juga tercatat telah melakukan asistensi dengan unsur PPA Polda Jawa Timur serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Meski demikian, keluarga korban masih mempertanyakan belum adanya penangkapan terhadap pihak yang dilaporkan. Menurut Safi’i, kondisi itu perlu dijelaskan kepada keluarga agar tidak menimbulkan kesan bahwa perkara berjalan tanpa kepastian. “Kalau prosesnya masih berjalan, keluarga perlu diberi penjelasan sudah sampai di tahap mana.
Yang terpenting, proses harus profesional, transparan, dan hak korban jangan sampai terabaikan,” ujarnya.
Safi’i menambahkan, penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup hanya dilihat dari sisi penegakan hukum. Perlindungan psikologis, keamanan, pendampingan, dan pemulihan korban juga harus menjadi perhatian. “Korban masih anak-anak. Jangan sampai setelah mengalami peristiwa berat, korban justru kembali terbebani oleh proses yang panjang. Negara harus hadir memberikan rasa aman,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan DPRD memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk layanan pengaduan, pendampingan psikologis, edukasi pencegahan, serta pengawasan hingga tingkat desa. Menurut Safi’i, organisasi kepemudaan juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan generasi muda. “KNPI tidak bermaksud mengintervensi penyidik. Kami hanya ingin memastikan hak korban terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan,” katanya. Di sisi lain, Safi’i mengingatkan masyarakat untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan selama belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. “Perlindungan korban harus maksimal, tetapi proses hukum juga harus tetap objektif. Kita ingin keadilan berjalan untuk semua pihak,” pungkasnya. Hingga berita ini disusun, keterangan terbaru dari Polres Probolinggo terkait status hukum pihak yang dilaporkan dan perkembangan penyidikan masih diperlukan untuk melengkapi informasi. Identitas korban serta informasi yang dapat mengarah pada identitas anak tidak dipublikasikan demi perlindungan dan kepentingan terbaik korban.(nsa)