Pemerhati konstitusi dan demokrasi, Muhammad Ainul Yaqin, S.H., menyampaikan pandangan tersebut melalui kajian bertajuk “Eksaminasi Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945: Menguji Relevansi Mekanisme Status Quo Pengisian Kursi Wapres”.
Pasal tersebut mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Menurut Ainul Yaqin, ketentuan tersebut menyisakan persoalan karena pemilihan wakil presiden pengganti dilakukan secara tidak langsung, berbeda dengan proses pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden melalui pemilu.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya kompromi politik dalam proses penentuan kandidat, mengingat Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama.
Sebagai alternatif reformulasi, Ainul Yaqin mengusulkan perluasan ruang pengusulan calon kepada anggota atau kelompok fraksi MPR dengan persyaratan tertentu.
Sementara itu, Pembina Koalisi Masyarakat Sae Patenang, Syarful Anam, menilai faktor stabilitas politik juga perlu diperhitungkan dalam menentukan figur wakil presiden pengganti.
Dalam pandangannya, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan karena kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto, baik secara kepartaian maupun personal.
Syarful menilai pemilihan figur dari partai koalisi lain berpotensi memunculkan kecemburuan politik di antara mitra pemerintahan.
Kendati demikian, pandangan tersebut merupakan penilaian politik Syarful, bukan keputusan atau pengumuman pencalonan resmi.
Ainul Yaqin menegaskan bahwa setiap mekanisme pengisian jabatan wakil presiden harus tetap berpijak pada kepastian hukum, kesinambungan pemerintahan, dan prinsip kedaulatan rakyat.