PORTALJAWATIMUR.ID · MEDIA BERITARedaksi · Pedoman Media Siber
PPORTALJAWATIMUR.IDBerita Jawa Timur & Indonesia
UPDATEKabar terkini dari Jawa Timur dan Indonesia hanya di PortalJawaTimur.id

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Tag Terpopuler

LIRA Tagih Janji Oka Turunkan Anggaran Sekretariat DPRD Probolinggo, Pagu 2027 Masih Rp81,44 Miliar

Monday, November 16, 2026 | November 16, 2026 WIB Last Updated 2026-11-16T09:00:50Z
PROBOLINGGO, PortalJawaTimur.id – Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, menagih janji Oka untuk menurunkan anggaran Sekretariat DPRD. Desakan itu muncul setelah pagu anggaran sekretariat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 tercatat mencapai Rp81,44 miliar, melampaui alokasi Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Salamul meminta DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut komitmen penurunan anggaran tersebut. Ia juga mendesak agar penggunaan anggaran kelembagaan dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 yang disoroti LIRA, pagu Sekretariat DPRD mencapai Rp81,44 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp79,15 miliar dan belanja modal sekitar Rp2,28 miliar.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo memperoleh alokasi sebesar Rp63,98 miliar.

Dengan demikian, pagu Sekretariat DPRD lebih besar sekitar Rp17,46 miliar dibandingkan anggaran Program Penyelenggaraan Jalan.

Selain program jalan, Dinas PUPR mengalokasikan Rp229,19 juta untuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Rp563,91 juta untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Jika ketiga program tersebut digabungkan, total anggarannya mencapai sekitar Rp64,77 miliar, atau lebih rendah sekitar Rp16,67 miliar dibandingkan pagu Sekretariat DPRD.

Perbandingan tersebut menjadi salah satu dasar kritik LIRA terhadap penyusunan prioritas belanja dalam RAPBD 2027.

“Apa urgensinya, untuk apa dibelanjakan, dan apa hasilnya? DPRD harus berani mempertanggungjawabkan anggaran kelembagaannya sendiri,” ujar Salamul.

Salamul menilai DPRD dan pemerintah daerah harus dapat menjelaskan kebutuhan setiap komponen belanja, termasuk manfaat yang akan dihasilkan dari anggaran Sekretariat DPRD.

Menurutnya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.

Kondisi jalan yang memadai dinilai berpengaruh terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian, mobilitas perdagangan, serta kemudahan akses warga menuju sekolah dan fasilitas kesehatan.

Atas dasar itu, Salamul meminta agar pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum untuk meninjau kembali alokasi belanja Sekretariat DPRD.

Selain mempertanyakan besarnya anggaran, ia menagih janji Oka yang disebut pernah menyampaikan komitmen untuk menurunkan anggaran sekretariat.

LIRA meminta kejelasan mengenai langkah yang telah ditempuh untuk merealisasikan komitmen tersebut, terutama karena pagu Sekretariat DPRD pada rancangan anggaran 2027 masih tercatat sebesar Rp81,44 miliar.

Meski demikian, besaran pagu tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kenaikan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian perubahan alokasi memerlukan pembandingan dengan dokumen anggaran pada periode sebelumnya.

Perbandingan dengan Program Penyelenggaraan Jalan juga tidak menunjukkan bahwa seluruh anggaran infrastruktur Kabupaten Probolinggo lebih kecil daripada anggaran Sekretariat DPRD. Belanja infrastruktur dapat tersebar dalam berbagai program maupun perangkat daerah lainnya.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari Oka mengenai janji penurunan anggaran yang dipersoalkan LIRA.

Penjelasan dari pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga masih diperlukan untuk mengetahui dasar penetapan pagu serta rincian belanja Sekretariat DPRD dalam RAPBD 2027.

Sorotan LIRA tersebut menempatkan pembahasan RAPBD 2027 sebagai momentum bagi DPRD Kabupaten Probolinggo untuk menunjukkan transparansi, mengevaluasi prioritas belanja, dan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana anggaran daerah dialokasikan.
×
Berita Terbaru Update
Lapor Portal
-->