PROBOLINGGO, PortalJawaTimur.id – Rencana kenaikan insentif guru ngaji di Kabupaten Probolinggo menjadi Rp1 juta per orang pada 2027 mendapat perhatian DPRD. Selain mendukung peningkatan kesejahteraan pengajar keagamaan, legislatif meminta pemerintah daerah membenahi sistem pendataan dan meninggalkan pola pembagian kuota penerima berdasarkan desa.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat atau Cak Dayat, menyampaikan usulan tersebut dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, peningkatan nominal bantuan harus disertai mekanisme penyaluran yang adil dan tepat sasaran.
"Kalau kita ingin memperbaiki program ini, jangan lagi menggunakan pola kuota berdasarkan jumlah guru ngaji per desa. Penentuan penerima harus berdasarkan kriteria dan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai guru yang benar-benar aktif mengajar justru tidak mendapatkan insentif hanya karena kuota desanya sudah terpenuhi," ujarnya.
Dalam rancangan anggaran 2027, pemerintah daerah menyiapkan alokasi Rp4,85 miliar untuk 4.850 penerima dengan nominal Rp1 juta per orang. Jumlah tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan anggaran sehingga penetapan penerima dan mekanisme pelaksanaannya perlu dipastikan lebih lanjut.
Cak Dayat menilai pemerintah perlu menggunakan sejumlah indikator dalam menentukan penerima, antara lain keaktifan mengajar, jumlah peserta didik, masa pengabdian, serta kualifikasi pendidikan keagamaan. Penyusunan standar tersebut juga diharapkan melibatkan pemangku kepentingan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia berharap pembenahan sistem tersebut dapat mencegah persoalan penyaluran seperti yang dilaporkan terjadi pada 2026, termasuk praktik pembagian insentif kepada penerima lain di luar daftar resmi. Dengan sistem yang lebih terukur, peningkatan anggaran diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pengajar keagamaan yang memenuhi persyaratan.