PROBOLINGGO, PortalJawaTimur.id – Upaya memperluas akses bantuan pendidikan bagi masyarakat terus dilakukan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ribuan siswa di Kecamatan Maron tercatat menerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP), Jumat (20/11/2026).
Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mohammad Badrul Kamal, turut mendampingi masyarakat dalam program bantuan pendidikan tersebut. Ia menekankan pentingnya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil tanpa membedakan siapa yang membutuhkan bantuan.
Badrul menyampaikan bahwa setiap kebutuhan masyarakat yang dapat diperjuangkan melalui program yang tersedia harus mendapatkan perhatian. Baginya, tanggung jawab tersebut tidak boleh dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi ataupun kedekatan dengan penerima manfaat.
“Ini merupakan tugas saya. Saya tidak boleh memilih-milih siapa yang harus dibantu. Apa yang menjadi kebijakan dan tugas yang diberikan, itulah yang harus saya jalankan,” katanya.
Ia juga berharap pendampingan kepada masyarakat dapat berlangsung secara konsisten. Dengan demikian, keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi dan mengakses bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Manfaat program tersebut dirasakan Jubaida (47), salah seorang wali murid penerima PIP. Ia mengaku bantuan tersebut memberikan keringanan bagi keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan adanya Program Indonesia Pintar ini. Bantuan ini sangat membantu keluarga kami untuk pendidikan anak. Semoga program ini terus bermanfaat,” ujarnya.
Apresiasi juga datang dari Suparman Trisno (78), yang anaknya masih bersekolah di tingkat SMA. Ia menyampaikan terima kasih kepada Badrul Kamal dan PKB atas upaya pendampingan bantuan tersebut.
Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap dapat mengakses pendidikan. Kehadiran program tersebut diharapkan turut menekan risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.