| Foto : Ilustrasi |
PROBOLINGGO – Seorang pemilik rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengaku pernah mendapat tawaran bantuan untuk menangani pengaduan masyarakat (dumas) yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Tawaran tersebut disebut disertai pembicaraan mengenai biaya hingga puluhan juta rupiah.
Pemilik RPH berinisial S mengungkapkan, persoalan itu bermula ketika dirinya mengetahui adanya pengaduan yang ditujukan ke Polres Probolinggo terkait dugaan permasalahan limbah dan sejumlah persoalan lain di lingkungan usahanya.
S mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang menyampaikan pengaduan tersebut.
“Beberapa bulan lalu, RPH milik saya ada yang dumas ke Polres Probolinggo karena permasalahan limbah dan yang lain-lainnya. Siapa yang nge-dumas saya tidak tahu,” ujar S saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10/2026).
Menurut penuturan S, beberapa waktu setelah mengetahui adanya pengaduan tersebut, seorang pria berinisial MR yang disebutnya sebagai anggota salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) mendatangi kediamannya.
Dalam pertemuan itu, S mengaku mendapat tawaran bantuan untuk menyelesaikan persoalan pengaduan yang sedang dihadapinya.
S menyebut terdapat pembicaraan mengenai biaya yang diperkirakan berkisar antara Rp 25 juta hingga Rp 30 juta. Meski demikian, ia mengaku tidak mengingat secara pasti waktu pertemuan maupun seluruh detail percakapan tersebut.
“Waktu pastinya saya lupa. Intinya, saat datang ke rumah itu menawarkan untuk membantu saya menyelesaikan dumas tersebut dengan nominal, kalau tidak salah, sekitar Rp 25 juta sampai Rp 30 juta,” ungkapnya.
S menjelaskan, tawaran tersebut tidak langsung diterima. Ia terlebih dahulu membicarakannya dengan anggota keluarga sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh.
Setelah mempertimbangkan berbagai hal, keluarga akhirnya memutuskan tidak menggunakan bantuan yang ditawarkan. S memilih meminta pendampingan kepada kuasa hukum untuk menghadapi persoalan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Alasannya biar lebih jelas dan kompeten saja kalau pakai pengacara. Makanya pihak keluarga tidak ada yang setuju dengan tawaran itu,” katanya.
Pengakuan S tersebut masih memerlukan pendalaman untuk memastikan konteks tawaran, bentuk bantuan yang dimaksud, serta dasar penentuan nominal biaya yang disebutkan.
Hingga kini, belum terdapat informasi terverifikasi yang menunjukkan adanya penyerahan uang ataupun kesepakatan pembayaran antara kedua pihak.
Sementara itu, MR yang disebut dalam keterangan S telah diupayakan konfirmasinya. Saat dihubungi, MR menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di luar daerah.
Namun, hingga berita ini disusun, MR belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai substansi pengakuan S melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya.
Dengan demikian, keterangan mengenai tawaran bantuan beserta nominal biaya tersebut masih merupakan pengakuan sepihak dan belum dapat disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran hukum.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat diperoleh secara utuh dan berimbang.(inas/kom)