JAKARTA, PortalJawaTimur.id – Wakil Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), H. Samsudin, S.H., M.H., mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Kedatangannya untuk menyampaikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi sekaligus mendesak penegakan hukum yang tidak membedakan status maupun jabatan seseorang.
Samsudin hadir bersama Panglima Besar Brigade Komando LIRA, Johny Ismail. Keduanya mendorong KPK agar tetap independen dan profesional dalam menangani perkara dugaan korupsi, termasuk perkara yang menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pejabat negara.
Dalam kesempatan tersebut, LIRA turut menyoroti dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Samsudin meminta KPK memberikan kejelasan mengenai proses pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang menurut informasi LIRA disebut telah dua kali tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.
Atas informasi tersebut, Samsudin mendesak penyidik mempertimbangkan langkah hukum lebih tegas apabila seluruh persyaratan yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi.
“Kami dari LIRA datang ke KPK hari ini untuk memberikan dukungan penuh dan support kepada pimpinan dan penyidik KPK. Jangan ragu! Lakukan upaya paksa, jemput paksa terhadap Saudara Nusron Wahid. Hukum harus sama di hadapan semua orang. Tidak ada pejabat yang kebal hukum!” ujar Samsudin.
Menurut Samsudin, konsistensi aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah.
Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, proses pemeriksaan harus berjalan sesuai ketentuan tanpa dipengaruhi jabatan maupun kedudukan pihak yang diperiksa.
Samsudin yang juga menjabat sebagai Gubernur LIRA Jawa Timur menilai keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses hukum yang berlangsung.
Selain mendorong pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap relevan, LIRA juga meminta agar dugaan aliran dana dalam perkara tersebut ditelusuri apabila ditemukan indikasi yang mendukung.
Menurutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dilibatkan sesuai kewenangannya apabila penyidik membutuhkan penelusuran transaksi keuangan.
Sementara itu, Panglima Besar Brigade Komando LIRA, Johny Ismail, menyampaikan dukungan terhadap langkah KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
“Saya yakin KPK mampu memanggil Nusron Wahid,” kata Johny.
Johny berharap proses penegakan hukum tetap berjalan objektif dan tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pejabat negara.
Meski demikian, desakan LIRA mengenai pemanggilan paksa tetap harus ditempatkan dalam mekanisme hukum yang berlaku. Kewenangan menentukan tindakan penyidikan berada pada KPK dengan mempertimbangkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum acara pidana.
Informasi mengenai dua kali ketidakhadiran Nusron Wahid sebagaimana disampaikan LIRA juga masih memerlukan konfirmasi resmi dari KPK, termasuk mengenai status perkara dan kapasitas pemeriksaan yang bersangkutan.
Perlu ditegaskan, pemanggilan seseorang sebagai saksi tidak berarti orang tersebut telah terbukti terlibat dalam tindak pidana. Setiap pihak tetap memiliki hak atas perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah.
Hingga berita ini disusun, belum tersedia keterangan resmi KPK maupun tanggapan Nusron Wahid dalam bahan informasi yang diterima redaksi terkait pernyataan dan desakan LIRA tersebut.
LIRA menyatakan akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut dan mendorong KPK menjaga independensi serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.
Bagi Samsudin, persamaan di hadapan hukum harus diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.