GENDING, Polemik seragam di SMAN 1 Gending, Kabupaten Probolinggo, memicu gelombang kritik tajam di media sosial. Sejumlah warganet menilai ada tiga kesalahan utama dalam kebijakan pengadaan seragam di sekolah tersebut:
- Tidak ada sosialisasi sejak awal. Wali murid tidak pernah diundang saat pendaftaran untuk dijelaskan program sekolah dan pengadaan seragam.
- Pembayaran wajib tunai. Orang tua yang hanya membawa Rp 1 juta ditolak, diminta melunasi dalam waktu seminggu, dan tidak ada opsi pembayaran cicilan.
- Kualitas bahan dipertanyakan. Kain seragam dinilai tipis, panas, terawang, bahkan kaos olahraga disebut sangat tipis. Tiga stel seragam juga masih dalam bentuk kain.
Kritik ini pertama kali mencuat lewat unggahan konten kreator Bro Rond pada 9 September 2025, yang mengunggah laporan wali murid melalui pesan pribadi. Postingan itu langsung viral, disukai lebih dari 8.453 akun, dikomentari hampir 1.000 kali, dan dibagikan sedikitnya 510 kali.
Wali Murid: “Mau Tidak Mau Harus Bayar”
Di luar komentar warganet, suara wali murid yang diwawancarai PortalProbolinggo juga menunjukkan beban serupa.
“Rp 1,6 juta itu terlalu mahal, tapi mau bagaimana lagi. Meski tidak ada paksaan, anak saya pasti malu kalau tidak ikut. Mau tidak mau harus bayar, meskipun harus pinjam sana-sini,” ujar seorang ibu siswa.
Orang tua lain menambahkan, janji pendidikan gratis di sekolah negeri kerap tidak sesuai kenyataan.
“Kalau teman-teman sekelas sudah pakai seragam, masa anak saya tidak? Itu kan sama saja memaksa. Katanya gratis, tapi tetap ada biaya-biaya,” keluhnya.
Netizen Nyinyir hingga Sindir
Selain tiga poin kesalahan, komentar lain juga penuh sindiran. Akun xooppppp menulis, “Seragam apa itu Rp 1,7 juta? Rompi anti peluru?”
Akun Widya Tamarika berkomentar, “Katanya tidak wajib, tapi kalau beli di luar dibilang tidak bisa. Itu sama saja dengan memaksa.”
Sementara akun Al-Nidz menambahkan, “Memang semua sekolah, seragamnya rata-rata segitu harganya.”
DPRD Turun Suara
Ramainya komentar publik akhirnya menjadi perhatian DPRD Kabupaten Probolinggo. Wakil Ketua Komisi IV, Rendra Hadi Kusuma, menegaskan pihak sekolah harus lebih transparan.
“Ke depan, sekolah harus responsif agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
