PORTALJAWATIMUR.ID · MEDIA BERITARedaksi · Pedoman Media Siber
PPORTALJAWATIMUR.IDBerita Jawa Timur & Indonesia
UPDATEKabar terkini dari Jawa Timur dan Indonesia hanya di PortalJawaTimur.id

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Tag Terpopuler

LBH GP Ansor Probolinggo Dampingi Penyelesaian Kasus Uang Rp9 Juta, Korban dan Terduga Pelaku Sepakat Damai

Thursday, October 15, 2026 | October 15, 2026 WIB Last Updated 2026-10-15T01:55:08Z

PROBOLINGGO, PortalJawatimur.id – Kasus hilangnya tas berisi uang tunai Rp9 juta milik seorang pemilik warung kopi di Kota Probolinggo, Jawa Timur, berakhir dengan kesepakatan damai. Penyelesaian perkara yang disebut menggunakan pendekatan restorative justice (RJ) itu mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Probolinggo.

Kesepakatan antara korban dan pihak terduga pelaku dicapai pada Rabu (14/10/2026), setelah kedua belah pihak menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Peristiwa tersebut bermula pada Selasa (6/10/2026) dini hari, seusai kegiatan nonton bareng pertandingan Tim Nasional Indonesia melawan Thailand. Saat itu, sebuah tas berisi uang tunai Rp9 juta milik pemilik warung kopi dilaporkan hilang.

Dalam proses penyelesaian perkara, pihak terduga pelaku mendapatkan pendampingan dari LBH GP Ansor Probolinggo yang diketuai Salamun Huda, S.H. Pendampingan tersebut diwakili oleh Musthofa, S.H.

Musthofa menjelaskan bahwa upaya perdamaian dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kepentingan korban serta aspek kemanusiaan yang melatarbelakangi kejadian.

Menurutnya, penyelesaian secara damai bukan berarti membenarkan tindakan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, proses tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Berdasarkan keterangan pihak pendamping, dari total uang Rp9 juta yang dilaporkan hilang, sebanyak Rp1,2 juta telah digunakan, sedangkan sisanya Rp7,8 juta telah dikembalikan kepada korban.

Musthofa menyebut adanya persoalan keluarga, termasuk kebutuhan biaya pengobatan anak yang sedang sakit, menjadi salah satu pertimbangan kemanusiaan dalam proses penyelesaian tersebut.

Namun, ia menekankan bahwa kondisi ekonomi maupun kebutuhan mendesak tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan melanggar hukum.

"Harapannya, kejadian ini menjadi pengingat bagi pelaku agar setiap tindakan dipikirkan terlebih dahulu sebelum dilakukan. Meskipun ada alasan kemanusiaan, seperti kebutuhan biaya pengobatan anak yang sedang sakit, tindakan melanggar hukum tidak boleh menjadi pilihan," ujar Musthofa.

GP Ansor Dorong Penyelesaian yang Mengedepankan Kemanusiaan

Pendampingan yang dilakukan LBH GP Ansor Probolinggo menjadi bagian dari upaya memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak yang dirugikan.

Melalui pendekatan tersebut, pendampingan hukum tidak hanya diarahkan pada penyelesaian perselisihan, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran agar setiap pihak memahami konsekuensi dari tindakannya.

Pihak pendamping berharap perdamaian ini dapat menjadi momentum bagi terduga pelaku untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

Sementara itu, korban bernama Nabil mengapresiasi keterlibatan GP Ansor Probolinggo dalam proses penyelesaian persoalan yang dialaminya.

Ia mengaku dapat memahami adanya pertimbangan kemanusiaan, khususnya berkaitan dengan kondisi keluarga pihak terduga pelaku.

Kendati demikian, Nabil berharap kesepakatan damai yang telah dicapai tidak membuat pihak terduga pelaku meremehkan konsekuensi dari perbuatannya.

"Harapan saya, dengan pendampingan GP Ansor, persoalan ini tidak hanya selesai secara hukum, tetapi juga menjadi pelajaran agar pelaku memiliki efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi," ujar Nabil.

Peristiwa ini menunjukkan pentingnya dialog dan pendampingan hukum dalam mencari penyelesaian persoalan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Kehadiran LBH GP Ansor Probolinggo dalam proses tersebut turut memperlihatkan kontribusi organisasi kepemudaan dalam mendampingi masyarakat menghadapi persoalan hukum, tanpa mengesampingkan kepentingan korban maupun tanggung jawab pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Meski kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai, penerapan restorative justice secara resmi tetap harus memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian mengenai status penanganan perkara dan apakah proses restorative justice telah disahkan oleh pihak berwenang.
×
Berita Terbaru Update
Lapor Portal
-->