PORTALJAWATIMUR.ID · MEDIA BERITARedaksi · Pedoman Media Siber
PPORTALJAWATIMUR.IDBerita Jawa Timur & Indonesia
UPDATEKabar terkini dari Jawa Timur dan Indonesia hanya di PortalJawaTimur.id

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Tag Terpopuler

BEM STIH ZAHA Desak Evaluasi Satpol PP Probolinggo, Kasatpol PP Minta Maaf dan Siapkan Sanksi

Thursday, October 22, 2026 | October 22, 2026 WIB Last Updated 2026-10-22T16:36:00Z
PROBOLINGGO, PortalJawaTimur.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan (STIH ZAHA) mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengevaluasi profesionalitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyusul beredarnya video dugaan komentar dua personel yang mengeluhkan aksi demonstrasi karena dianggap menambah pekerjaan dan mengganggu waktu istirahat.

Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap resmi BEM STIH ZAHA pada Kamis (22/10/2026), sehari setelah aksi demonstrasi Aliansi LEGAM berlangsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dua anggota Satpol PP berinisial JA dan MU menjadi sorotan setelah diduga menyampaikan komentar yang dinilai mahasiswa tidak mencerminkan profesionalitas aparatur pemerintah dalam menghadapi aspirasi masyarakat.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami, telah menyampaikan permohonan maaf serta memastikan adanya proses pembinaan dan penanganan kedinasan terhadap personel terkait.

Mahasiswa Nilai Demonstrasi Bukan Beban Aparatur

Wakil Presiden Mahasiswa BEM STIH ZAHA, Verawati, yang menyampaikan pernyataan sikap organisasi, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurutnya, aparat pemerintah yang bertugas melakukan pengamanan seharusnya menghormati hak tersebut serta memastikan kegiatan demonstrasi berlangsung aman dan tertib.

"Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara. Aspirasi masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai beban oleh aparatur negara yang bertugas melayani masyarakat," demikian pernyataan resmi BEM STIH ZAHA, Kamis (22/10/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah daerah dan jajaran Satpol PP Kabupaten Probolinggo.

Tuntutan tersebut meliputi klarifikasi terbuka dari Kepala Satpol PP, pemeriksaan etik dan kedinasan secara objektif terhadap personel yang diduga terlibat, serta pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.

Selain itu, BEM STIH ZAHA meminta Bupati Probolinggo melakukan evaluasi terhadap profesionalitas dan sistem pengawasan internal Satpol PP.

Mahasiswa juga menuntut adanya jaminan penghormatan terhadap kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat serta keterbukaan informasi mengenai hasil pemeriksaan dan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Presiden Mahasiswa Beri Tenggat 1x24 Jam

Presiden Mahasiswa BEM STIH ZAHA, Jefri Ali Mahmudi, menegaskan bahwa pihaknya menginginkan respons konkret dari pemerintah daerah.

Dalam pernyataan sikap organisasi, Jefri memberikan tenggat waktu 1x24 jam kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi serta menunjukkan langkah penanganan terhadap persoalan tersebut.

Jika tuntutan tidak direspons, BEM STIH ZAHA menyatakan akan mengajak aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Probolinggo untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

"Kami tidak menuntut perlakuan istimewa. Kami menuntut profesionalitas, penghormatan terhadap hak konstitusional, dan pertanggungjawaban sesuai hukum," demikian penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.

Mahasiswa turut mengingatkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

BEM STIH ZAHA berharap seluruh aparatur pemerintah memahami bahwa kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dihormati sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Kasatpol PP Minta Maaf, Personel Telah Ditegur

Di tengah munculnya desakan mahasiswa, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami, memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (22/10/2026).

Taufik mengaku menyesalkan tindakan personelnya yang menjadi perhatian publik. Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

"Saya secara pribadi dan atas nama instansi Satpol PP menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini," ujar Taufik.

Menurutnya, tindakan yang dipersoalkan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh personel Satpol PP yang memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Saya sangat menyesalkan kejadian ini dan tidak sepatutnya dilakukan oleh personil Satpol PP. Yang bersangkutan secara langsung sudah saya tegor," ungkapnya.

Taufik memastikan bahwa teguran langsung bukan menjadi satu-satunya langkah yang diambil instansinya.

Ia menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama tim kepegawaian tengah melakukan pembinaan dan memproses langkah pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mengedepankan transparansi dalam proses penanganan internal, termasuk menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Namun, hingga Kamis (22/10/2026), belum terdapat keterangan resmi mengenai hasil akhir pemeriksaan maupun bentuk sanksi yang akan diberikan kepada personel terkait.

Penanganan Internal Jadi Perhatian

Pernyataan permohonan maaf dan langkah pemeriksaan yang disampaikan Kepala Satpol PP menjadi respons awal terhadap persoalan yang diprotes mahasiswa.

Meski demikian, belum diketahui apakah BEM STIH ZAHA menerima langkah tersebut sebagai pemenuhan tuntutan atau tetap akan melaksanakan rencana aksi lanjutan.

Di sisi lain, proses pemeriksaan internal perlu dilakukan secara objektif untuk memastikan fakta kejadian, menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, serta memberikan kesempatan kepada personel terkait menyampaikan penjelasan.

Persoalan ini sekaligus menyoroti pentingnya profesionalitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pengamanan kegiatan masyarakat.

Penyelesaian yang transparan dan sesuai ketentuan diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Satpol PP Kabupaten Probolinggo sekaligus memastikan hak masyarakat menyampaikan pendapat tetap dihormati. (ADV) 
×
Berita Terbaru Update
Lapor Portal
-->